Menuju Persatuan Gerakan Buruh Indonesia

Sepak terjang penjajah-penjajah ekonomi tersebut memang terlihat di hampir seluruh Negara berkembang yang dinilai punya sumber daya yang bisa dihisap, namun tidak di semua Negara mereka bebas berselingkuh dengan pemerintah, karena 2 faktor utama, yaitu pemerintahnya tidak sudi menjadi budak atau ki demang - ki demang para penjajah, yang menari-nari diatas penderitaan bangsanya sendiri, dan kedua karena masyarakatnya memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui situasi pemerintahannya, dan berani menyampaikan ketidaksetujuan mereka terhadap siapapun yang memerintah.

Di Indonesia 2 hal tersebut tidak dijumpai, pemerintah masih sekedar menjadi ki demang atau budak modal asing, sedangkan masyarakatnya? Kita semua menyadari bahwa jumlah masyarakat yang dapat mengecap pendidikan tinggi jauh lebih rendah daripada jumlah orang yang masuk pendidikan kepolisian atau militer. Bener gak?

Jadi sistem pendidikan kita tidak bisa diharapkan untuk membangun penegtahuan dan kesadaran masyarakat.

Pemerintah tidak melaksanakan salah tugasnya sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, jadi tugas itu sekarang terpaksa diambil alih oleh sebagain rekan-rekan kita yang sudah mengerti dan berani bersuara.

Untuk dunia perburuhan, kawan-kawan yang bergerak adalah pengurus-pengurus dari serikat buruh yang relatif baru berdiri KASBI, SBSI 92, FNPBI, dan puluhan serikat buruh lainnya mencoba membangun kesadaran akan pentingnya persatuan, agar di kala buruh ditekan, perlawanan yang kita berikan akan cukup kuat, seperti yang sudah kita saksikan bersama dalam penolakan revisi UUK 13/2003 lalu.

Namun rekan-rekan yang mengikuti Konfernas merumuskan 3 masalah yang menyulitkan upaya menggalang persatuan di kalangan buruh, yaitu: Serikat Buruh Masih terkotak-kotak, tidak Populernya serikat buruh di kalangan pekerja sendiri, dan Serikat Buruh tidak memiliki perspektif jangka panjang.

Konfernas menyimpulkan bahwa ketidakmampuan buruh dalam menuntut pemenuhan haknya dari pemerintah Indonesia, adalah juga karena keterbatasan alat politik kaum lemah dalam peemrintahan. Selama ini kekuasaan selalu berpihak kepada kepentingan majikan kita, yaitu pengusaha-pengusaha dan pemilik modal. Konfernas merasakan perlunya sebuah alat politik untuk menyalurkan suara dan tuntutan kaum buruh di pemerintahan.

 

                                        Suara ABM